MUARASABAK,(Seputar Jambi) – Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) Dillah Hikmah Sari, memimpin Focus Group Discussion (FGD) Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) terkait rencana pembangunan sekolah baru di daerah tersebut. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (06/05) di Ruang Pola Utama Kantor Bupati Tanjabtim.
FGD tersebut melibatkan berbagai pihak, di antaranya Tim BMPM Provinsi Jambi, kalangan perguruan tinggi, serta jajaran Pemerintah Daerah. Forum ini menjadi wadah untuk menggali informasi sekaligus melengkapi dokumen usulan pembangunan sekolah terintegrasi yang telah diajukan.
Dalam arahannya, Bupati menyampaikan bahwa pembangunan sekolah terintegrasi merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Ia menegaskan bahwa selain pembangunan “sekolah rakyat” yang saat ini tengah berjalan, Pemkab juga mengusulkan program sekolah Garuda dan sekolah terintegrasi.
“Alhamdulillah, berbagai upaya terus kita lakukan untuk pembangunan pendidikan di Tanjabtim. Harapannya, seluruh usulan ini dapat disetujui sehingga memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Bupati juga mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi, terutama terkait keterbatasan lahan. Dari total kawasan sekitar 190 hektare yang memiliki kondisi ekstrem, sebagian telah dialokasikan untuk pembangunan sekolah rakyat seluas 8 hektare. Rencana pembangunan sekolah terintegrasi juga akan berada di kawasan tersebut.
Selain itu, kondisi geografis Tanjabtim yang terdiri dari 11 kecamatan dengan sekitar 92 persen wilayah berupa garis pantai turut menjadi kendala, khususnya dalam hal akses menuju sekolah.
“Ini menjadi harapan baru bagi kami. Sekolah terintegrasi nantinya diharapkan dapat menampung anak-anak yang belum tertampung di sekolah rakyat, dengan dukungan fasilitas asrama agar mengatasi kendala jarak dan akses,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Bambang, menyampaikan bahwa dokumen usulan pembangunan sekolah terintegrasi yang diajukan telah memenuhi persyaratan awal.
“Hari ini kami telah menerima dokumen usulan tersebut. Secara umum sudah memenuhi syarat, dan melalui FGD ini kita berdiskusi untuk menyempurnakan dokumen agar kualitas pendidikan anak-anak ke depan semakin meningkat,” jelasnya.
Rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi ini diperkirakan akan menelan anggaran sekitar Rp300 miliar. Pemerintah daerah berharap, dengan dukungan semua pihak, proyek ini dapat segera direalisasikan dan menjadi solusi atas permasalahan putus sekolah, keterbatasan akses, serta pemerataan pendidikan di wilayah pesisir Tanjabtim.
FGD ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam menyatukan persepsi dan merumuskan solusi konkret demi terwujudnya pembangunan sekolah terintegrasi yang tepat sasaran dan berkelanjutan.(red)
Discussion about this post